Komisi X DPR menilai realisasi belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2013 kurang optimal. Pasalnya, dari pagu anggaran sebesar Rp 1,648 triliun, hanya terealisasi sebesar 87,36 persen, atau Rp 1,886 triliun.

“Untuk itu, Komisi X mendorong Kemenpora untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar realisasi belanja tahun 2014 lebih optimal dengan tetap memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Kemenpora di Gedung Nusantara I, Senin (25/08).

Akibat dari kurang optimalnya realisasi anggaran, dan belum selesainya laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana bantuan sosial, Kemenpora mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.

“Untuk itu Komisi X mendesak Kemenpora untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana bantuan sosial. Dan dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan agar hasil pemeriksaan BPK atas LKPP meningkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya,” tambah Utut.

Dalam kesempatan raker, Menpora Roy Suryo juga mengajukan pagu inisiatif baru sebesar Rp 82 miliar. Sedangkan, pagu anggaran Kemenpora tahun 2015 sebesar Rp 1,779 triliun. Direncanakan, pagu inisiatif baru itu untuk program Rumah Sakit Olahraga Cibubur, Kepramukaan dan KONI.

Terhadap usulan tersebut, Komisi X meminta agar usul tambahan atau inisiatif baru dari Kemenpora tersebut dapat dipenuhi. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.